Perubahan Kegiatan Usaha Bank Perekonomian Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Short Review Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 7/SEOJK.03/2023 mengatur tentang perubahan kegiatan usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Regulasi ini bertujuan untuk menyelaraskan ketentuan terkini dalam perizinan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam proses konversi BPR menjadi BPRS. Poin-Poin Utama 1. Definisi: - BPR: Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah tanpa memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung. - BPRS: Bank syariah yang juga tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung. - Pemegang Saham Pengendali (PSP): Pihak yang memiliki 25% atau lebih saham atau dapat membuktikan pengendalian bank. - Dewan Pengawas Syariah (DPS): Badan yang memberikan nasihat dan mengawasi kegiatan bank syariah. 2. Persyaratan Permohonan Izin: - Memiliki bentuk badan hukum yang sama dengan BPRS. - Memenuhi persyaratan permodalan sesuai ketentuan OJK. - Calon PSP harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan. - Produk BPR dapat tetap berlaku di BPRS jika disesuaikan dengan ketentuan OJK. 3. Dokumen Persyaratan: - Rancangan akta perubahan anggaran dasar. - Risalah RUPS. - Daftar calon anggota direksi, dewan komisaris, dan DPS. - Surat pernyataan dari pemegang saham. - Rencana bisnis dan studi kelayakan. 4. Pelaksanaan Perubahan: - Laporan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha harus disampaikan kepada OJK. - BPR yang telah mendapat izin dapat melakukan konversi simpanan dan kredit menjadi syariah. 5. Masa Transisi: - BPR yang beralih ke BPRS dapat melakukan kegiatan usaha syariah dan dilarang melakukan kegiatan konvensional setelah beroperasi secara syariah. Larangan - BPR yang telah beroperasi sebagai BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban nasabah lama. - Calon anggota direksi dan dewan komisaris tidak boleh memiliki catatan negatif yang dapat mempengaruhi penilaian kemampuan dan kepatutan. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pengajuan Permohonan: - Ajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha kepada OJK secara daring. - Lengkapi semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pelaporan: - Setelah mendapatkan izin, laporkan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha kepada OJK dengan dokumen yang diperlukan. 3. Kesiapan Operasional: - Pastikan semua aspek operasional, termasuk teknologi dan infrastruktur, siap untuk mendukung kegiatan syariah. Laporan-Laporan Terkait 1. Laporan Permohonan Izin: - Format surat permohonan izin harus mengikuti Lampiran I dari surat edaran. 2. Laporan Pelaksanaan: - Format laporan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha harus mengikuti Lampiran II dari surat edaran. Regulasi Acuan - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.03/2017 yang dicabut oleh Surat Edaran ini. Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 21 Februari 2023.