Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Short Review dan Poin-Poin Utama POJK No. 32/POJK.03/2019 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.03/2019 merupakan perubahan atas POJK No. 19/POJK.03/2017 yang mengatur tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan tindakan pengawasan dan menyesuaikan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Poin-Poin Utama: 1. Pengawasan Intensif: - Kriteria pengawasan intensif untuk BPR dan BPRS diperbarui, dengan batasan rasio KPMM dan CR yang lebih ketat. - Kriteria pengawasan intensif sebelum dan sesudah 1 Januari 2020 berbeda, dengan pengetatan pada rasio KPMM dan CR. 2. Pengeluaran dari Pengawasan Intensif: - Kriteria untuk keluar dari pengawasan intensif juga diubah, dengan penekanan pada rasio KPMM dan CR yang lebih tinggi. 3. Tindakan Pengawasan: - OJK dapat melanjutkan tindakan pengawasan jika BPR/BPRS tidak memenuhi kriteria untuk keluar dari pengawasan intensif. - Penilaian kembali bagi pemegang saham pengendali, anggota Direksi, dan Dewan Komisaris dapat dilakukan. 4. Sanksi Administratif: - BPR/BPRS yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif, termasuk teguran tertulis dan penurunan tingkat kesehatan. 5. Perubahan Ketentuan: - Beberapa pasal dihapus atau diubah untuk memperjelas ketentuan dan memperbarui sistem penilaian kesehatan bank. Larangan: - Melanggar ketentuan yang diatur dalam POJK ini dapat mengakibatkan sanksi administratif. - BPR/BPRS tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk memenuhi kriteria kesehatan yang ditetapkan. Tindakan yang Harus Dilakukan: 1. Penyusunan Rencana Tindak: - BPR dan BPRS harus menyusun rencana tindak untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan hasil pemeriksaan OJK. 2. Pemenuhan Kriteria Kesehatan: - Memastikan bahwa rasio KPMM dan CR memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk menghindari pengawasan intensif. 3. Laporan Berkala: - Menyusun dan melaporkan laporan kesehatan secara berkala kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan-Laporan Terkait: - Laporan kesehatan BPR/BPRS yang mencakup rasio KPMM, CR, dan tingkat kesehatan harus disampaikan kepada OJK. - Laporan tindakan perbaikan yang diambil untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan selama pengawasan. Kesimpulan POJK No. 32/POJK.03/2019 memberikan kerangka kerja yang lebih ketat dan jelas untuk pengawasan BPR dan BPRS di Indonesia. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan pengawasan dapat lebih efektif dan mendorong perbaikan dalam manajemen risiko serta tata kelola bank.