Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29 Tahun 2025 ini merupakan perubahan atas Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, harmonisasi pengaturan sektor keuangan, dan pengawasan industri pergadaian yang lebih efektif dan adaptif. Regulasi ini juga mendukung kebijakan strategis pemerintah dalam pengembangan ekonomi kerakyatan dan inklusi keuangan. Poin-Poin Utama 1. Penyisipan Pasal Baru: Penambahan Pasal 42A yang mengatur mengenai penyelesaian pelampauan BMPP oleh perusahaan pergadaian syariah hasil pemisahan. 2. Sanksi Administratif: Penegasan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar ketentuan, termasuk peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, dan denda administratif hingga Rp50.000.000. 3. Ketentuan Alamat Kantor: Perusahaan dilarang membuka atau mengubah alamat kantor di luar lingkup wilayah usaha yang ditetapkan, dengan beberapa pengecualian. 4. Kewajiban Penaksir: Perusahaan yang memiliki kantor cabang wajib memiliki penaksir untuk melakukan penaksiran atas benda jaminan, dengan tenggat waktu tertentu untuk pemenuhan. 5. Perubahan Kepemilikan: Prosedur dan dokumen yang diperlukan untuk perubahan kepemilikan perusahaan, termasuk laporan kepada OJK dalam jangka waktu tertentu. 6. Pendanaan: Pembatasan sumber pendanaan bagi perusahaan pergadaian syariah dan kewajiban untuk menggunakan dana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Larangan - Larangan Perubahan Alamat: Perusahaan tidak boleh membuka atau mengubah alamat kantor pusat dan cabang di luar wilayah usaha yang ditetapkan. - Larangan Tanpa Penaksir: Perusahaan tidak boleh beroperasi tanpa memiliki penaksir yang ditentukan. - Larangan Sumber Dana Tidak Sah: Perusahaan dilarang memperoleh pendanaan dari sumber yang tidak sah, termasuk kegiatan pencucian uang. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Penyelesaian BMPP: Perusahaan pergadaian syariah hasil pemisahan wajib menyelesaikan pelampauan BMPP dalam jangka waktu yang ditentukan. 2. Pelaporan Perubahan Kepemilikan: Perusahaan harus melaporkan setiap perubahan kepemilikan kepada OJK dalam waktu 20 hari kerja. 3. Penyusunan Rencana Aksi: Perusahaan yang belum memiliki penaksir harus menyusun rencana aksi untuk memenuhi ketentuan tersebut. 4. Patuhi Ketentuan Pendanaan: Perusahaan harus memastikan bahwa semua sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan-Laporan Terkait - Laporan Penutupan Kantor Cabang: Perusahaan harus melaporkan penutupan kantor cabang kepada OJK dalam waktu 10 hari kerja setelah penutupan. - Laporan Rencana Aksi: Rencana aksi untuk memenuhi ketentuan penaksir harus disampaikan kepada OJK dalam waktu 3 bulan setelah tanggal yang ditentukan. - Laporan Perubahan Kepemilikan: Laporan terkait perubahan kepemilikan harus disertai dokumen yang diperlukan dan disampaikan dalam waktu yang ditentukan. Kesimpulan Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2025 memperkuat regulasi industri pergadaian di Indonesia dengan penekanan pada pengawasan yang lebih ketat, kepatuhan terhadap ketentuan, dan peningkatan integritas serta keberlanjutan industri. Perusahaan-perusahaan di sektor ini harus mematuhi ketentuan baru dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk tetap beroperasi secara legal dan efektif.