Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10 Tahun 2025 mengubah Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan lembaga penjamin melalui peningkatan modal, perluasan ruang lingkup operasional, dan penyesuaian terhadap perkembangan industri penjaminan. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk definisi, modal disetor, larangan, dan sanksi administratif. Poin-Poin Utama 1. Peningkatan Modal Disetor: - Modal disetor untuk lembaga penjamin ditetapkan berdasarkan lingkup wilayah operasional (nasional, provinsi, kabupaten/kota). - Modal disetor minimum untuk perusahaan penjaminan nasional adalah Rp250 miliar. 2. Ruang Lingkup Operasional: - Lembaga penjamin dilarang membuka kantor cabang di luar lingkup wilayah operasional. - Penjaminan di luar wilayah operasional hanya diperbolehkan dengan persetujuan OJK dan memenuhi syarat tertentu. 3. Larangan Sumber Dana: - Sumber dana untuk penyertaan modal dilarang berasal dari pinjaman dan kegiatan ilegal seperti pencucian uang. 4. Kepatuhan dan Sanksi: - Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis dan pembekuan kegiatan usaha. - OJK memiliki wewenang untuk mencabut izin usaha lembaga penjamin jika tidak memenuhi ketentuan. 5. Pemberian Izin Usaha: - Lembaga penjamin harus menetapkan minimal satu pemegang saham pengendali (PSP) dan mengajukan permohonan kepada OJK. Larangan - Lembaga penjamin dilarang: - Membuka kantor cabang di luar lingkup wilayah operasional. - Melaksanakan kegiatan penjaminan di luar wilayah operasional tanpa persetujuan OJK. - Menggunakan dana pinjaman untuk modal disetor. Tindakan yang Harus Dilakukan - Lembaga penjamin harus: - Menetapkan PSP dan mengajukan permohonan kepada OJK. - Memastikan modal disetor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Mengajukan perubahan lingkup wilayah operasional jika diperlukan, dengan melampirkan rencana kerja dan bukti persetujuan dari PSP. Laporan Terkait - Lembaga penjamin wajib melaporkan perubahan nama, tujuan, dan tempat kedudukan kepada OJK dengan dokumen pendukung. - Laporan keuangan dan rencana bisnis harus disiapkan dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Regulasi Acuan - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. - Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin. Peraturan ini mulai berlaku enam bulan setelah diundangkan, dan lembaga penjamin yang telah memperoleh izin usaha sebelumnya harus menyesuaikan dengan ketentuan baru dalam waktu yang ditentukan.