Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Short Review dan Poin-Poin Utama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sektor keuangan dan teknologi informasi, serta untuk memperkuat perlindungan konsumen. Poin-Poin Utama: 1. Perluasan Ruang Lingkup Usaha: - Penambahan jenis usaha asuransi, termasuk asuransi kredit dan pembiayaan syariah. - Kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk membentuk unit usaha penjaminan. 2. Pengaturan Layanan Asuransi Digital: - Perusahaan asuransi dapat menawarkan produk asuransi secara digital tanpa tatap muka. - Persetujuan OJK diperlukan sebelum penyelenggaraan layanan asuransi digital. 3. Perilaku Agen Asuransi: - Agen asuransi harus mematuhi kode etik dan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. - Perusahaan asuransi bertanggung jawab atas tindakan agen asuransi. 4. Penyelesaian Klaim: - Proses penyelesaian klaim harus dilakukan secara cepat, sederhana, dan adil. - Penundaan pembayaran klaim yang tidak beralasan dapat dikenakan sanksi. 5. Sanksi Administratif: - Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau denda. Larangan: - Perusahaan asuransi dilarang melakukan pembayaran klaim melalui pialang reasuransi tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan ceding. - Dilarang mengikat perjanjian dengan agen asuransi yang terikat dengan perusahaan lain yang sejenis. Tindakan yang Harus Dilakukan: 1. Pendaftaran dan Persetujuan: - Perusahaan yang ingin menyelenggarakan layanan asuransi digital harus mendapatkan persetujuan OJK dan mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. 2. Penerapan Manajemen Risiko: - Perusahaan harus menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam penyelenggaraan layanan asuransi digital. 3. Pelaporan: - Perusahaan harus melaporkan agen asuransi dan memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan yang berlaku. Laporan-Laporan Terkait Regulasi: - Laporan hasil pelaksanaan pengalihan portofolio pertanggungan harus mencakup ringkasan data portofolio, aset dan liabilitas, serta perlakuan penyelesaian klaim. - Laporan berkala kepada OJK mengenai kegiatan usaha dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian dan menciptakan ekosistem yang sehat dalam sektor jasa keuangan.