Asosiasi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Short Review Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/SEOJK.07/2024 Surat Edaran ini mengatur tentang Asosiasi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) di Indonesia, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan permohonan sebagai Asosiasi, serta menetapkan tugas, wewenang, dan kewajiban asosiasi dalam mendukung inovasi di sektor keuangan. Poin-Poin Utama 1. Definisi dan Ruang Lingkup: - ITSK: Inovasi berbasis teknologi yang mempengaruhi produk dan layanan keuangan. - Penyelenggara ITSK: Pihak yang menyelenggarakan ITSK. - Asosiasi: Badan hukum yang ditunjuk sebagai asosiasi resmi penyelenggara ITSK. 2. Proses Permohonan: - Pemohon harus mengajukan Surat Permohonan Penunjukan kepada OJK dengan dokumen pendukung yang lengkap. - Dokumen pendukung mencakup anggaran dasar, kode etik, struktur organisasi, dan rencana kegiatan. 3. Kewajiban Anggota: - Setiap penyelenggara ITSK yang terdaftar wajib menjadi anggota asosiasi. - Anggota harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh asosiasi. 4. Tugas dan Wewenang Asosiasi: - Mendukung implementasi kebijakan OJK. - Menyusun aturan operasional dan kode etik. - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan anggota. 5. Pendanaan: - Asosiasi memperoleh pendanaan dari biaya pendaftaran dan iuran anggota. 6. Pemantauan dan Pencabutan Penunjukan: - OJK berhak melakukan pemantauan dan dapat mencabut penunjukan asosiasi jika melanggar ketentuan. Larangan - Asosiasi tidak boleh mengeluarkan ketentuan yang bertentangan dengan peraturan OJK. - Pengurus asosiasi dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan anggota atau konsumen. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Pengajuan Permohonan: - Menyusun dan mengajukan permohonan penunjukan sebagai asosiasi dengan dokumen yang lengkap. 2. Kepatuhan: - Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan asosiasi. 3. Pelaporan: - Menyusun laporan tahunan dan laporan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan-Laporan Terkait 1. Laporan Penerimaan dan Pemberhentian Anggota: - Harus disusun setiap tahun dan dilaporkan kepada OJK. 2. Laporan Keuangan: - Asosiasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan setidaknya sekali dalam setahun. 3. Laporan Kegiatan: - Menyusun laporan mengenai kegiatan dan evaluasi operasional anggota secara berkala. Regulasi Acuan yang Berlaku - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. - Ketentuan lain yang ditetapkan oleh OJK terkait pengaturan dan pengawasan sektor keuangan digital. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 11 September 2024.