Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 28 Tahun 2022 merupakan perubahan atas Peraturan OJK Nomor 70/POJK.05/2016 yang mengatur penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi. Perubahan ini bertujuan untuk mendukung perkembangan industri pialang asuransi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan oleh OJK. Poin-Poin Utama 1. Definisi Baru: Penambahan definisi terkait layanan pialang asuransi digital dan sistem elektronik. 2. Layanan Digital: Perusahaan pialang asuransi dapat menyelenggarakan layanan pialang asuransi digital dengan persetujuan OJK. 3. Tanggung Jawab Tenaga Ahli: Tenaga ahli di perusahaan pialang asuransi dan reasuransi diwajibkan memenuhi tanggung jawab tertentu dan harus memiliki kualifikasi yang sesuai. 4. Larangan Mempekerjakan Tenaga Ahli: Dilarang mempekerjakan tenaga ahli yang telah dikenakan sanksi administratif dalam tiga tahun terakhir. 5. Sanksi Administratif: Penegasan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan peraturan. 6. Penyampaian Laporan: Perusahaan diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepada OJK. Larangan 1. Penggunaan Layanan Digital Tanpa Persetujuan: Perusahaan pialang asuransi dilarang menyelenggarakan layanan pialang asuransi digital sebelum memperoleh persetujuan dari OJK. 2. Mempekerjakan Tenaga Ahli yang Disanksi: Dilarang mempekerjakan tenaga ahli yang telah dikenakan sanksi administratif dalam tiga tahun terakhir. 3. Alih Daya Pengelolaan: Dilarang mengalihkan pengelolaan layanan pialang asuransi digital kepada pihak lain. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Permohonan Persetujuan: Perusahaan pialang asuransi yang ingin menyelenggarakan layanan digital harus mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK. 2. Penyusunan Laporan: Menyusun dan menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan kepada OJK. 3. Peningkatan Kualifikasi: Memastikan tenaga ahli memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai di bidang teknologi informasi. Laporan-Laporan Terkait 1. Laporan Triwulanan: Harus disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir triwulan. 2. Laporan Tahunan: Harus disampaikan setelah diaudit oleh akuntan publik. 3. Laporan Keuangan: Wajib disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Regulasi Acuan yang Berlaku 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 3. Peraturan OJK Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian Asuransi. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pialang asuransi dan melindungi kepentingan konsumen di sektor asuransi.