Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 23/POJK.01/2019 mengatur perubahan atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan terhadap pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan memastikan bahwa penyedia jasa keuangan (PJK) memiliki mekanisme yang memadai untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko terkait. Poin-Poin Utama 1. Identifikasi dan Penilaian Risiko: PJK diwajibkan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. 2. Verifikasi Identitas: Proses verifikasi identitas calon nasabah harus dilakukan secara langsung atau melalui sarana elektronik yang disetujui oleh OJK. 3. Pemblokiran Dana: PJK wajib melakukan pemblokiran dana yang terkait dengan individu atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 4. Laporan Transaksi Mencurigakan: PJK diwajibkan untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 5. Sanksi Administratif: PJK yang tidak mematuhi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, peringatan, atau pembatasan kegiatan usaha. Larangan 1. Penyediaan Dana: Dilarang memberikan atau meminjamkan dana kepada individu atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. 2. Penggunaan Dokumen Palsu: Dilarang menggunakan dokumen palsu dalam proses identifikasi dan verifikasi nasabah. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Penerapan Kebijakan dan Prosedur: PJK harus menyesuaikan kebijakan dan prosedur mereka sesuai dengan ketentuan baru dalam peraturan ini. 2. Pelatihan Karyawan: Melakukan pelatihan bagi karyawan terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. 3. Penyampaian Laporan: PJK wajib menyampaikan laporan berkala mengenai penerapan program APU dan PPT kepada OJK. Laporan Terkait 1. Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data: Harus disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember. 2. Laporan Realisasi Pengkinian Data: Harus disampaikan setiap tahun paling lambat satu bulan setelah periode pelaporan berakhir. 3. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan: Harus dilaporkan kepada PPATK jika terdapat transaksi yang mencurigakan. Regulasi Acuan yang Berlaku 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010: Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011: Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013: Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. 4. Rekomendasi FATF: Standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan mengikuti ketentuan dalam peraturan ini, PJK diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih aman dan transparan di Indonesia.