Regulasi Peraturan OJK — Level 3

Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana

No. 19 Tahun 2022

Tahun

2026

Dokumen

Informasi Regulasi

Nomor Regulasi: No. 19 Tahun 2022
Tahun: 2026
Jenis Regulasi: Peraturan OJK Level 3
Category: IKNB
Terakhir Diperbarui: 3 weeks ago
Dibuat: 03 July 2026
Tanggal DiTetapkan: 27 October 2022
Tanggal DiUndangkan: -
Tanggal Berlaku: 01 January 2022

Sub Category

Peraturan Lainnya - IKNB

Peraturan Terkait

Regulasi yang saling berkaitan

0 item

Peraturan Terkait (hasil ekstraksi)

Nama / Nomor	Tahun	Hubungan
Undang-Undang tentang Perbankan Nomor: 7	1992	dirujuk
Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Perbankan Nomor: 10	1998	dirujuk
Undang-Undang tentang Pasar Modal Nomor: 8	1995	dirujuk
Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor: 21	2008	dirujuk
Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Nomor: 2	2009	dirujuk
Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 21	2011	dirujuk
Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro Nomor: 1	2013	dirujuk

Peraturan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Regulasi yang dicabut oleh regulasi ini

15 item

Nama / Nomor	Tahun
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura Nomor: 35/POJK.05/2015	2015
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan Nomor: 4/POJK.05/2018	2018
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat Nomor: 33/POJK.03/2018	2018
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Nomor: 35/POJK.05/2018	2018
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan Nomor: 10/POJK.05/2019	2019
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Nomor: 16/POJK.05/2019	2019
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Nomor: 29/POJK.03/2019	2019
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Nomor: 40/POJK.03/2019	2019
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Nomor: 46/POJK.05/2020	2020
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Nomor: 19/POJK.05/2021	2021
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Nomor: 2/POJK.03/2022	2022
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Nomor: 9/POJK.05/2022	2022
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Nomor: 10/POJK.05/2022	2022
Peraturan Bank Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Penanganan Khusus Permasalahan Perbankan Pascabencana Nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara Nomor: 10/39/PBI/2008	2008
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam Nomor: 45/POJK.03/2017	2017

Dokumen Tambahan

Dokumen pendukung untuk regulasi ini

2 file

Progress parse dokumen 2/2

Ringkasan POJK 19 - 2022 Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana
Ringkasan Regulasi ·PDF Complete

Preview
FAQ POJK 19 Tahun 2022 Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana
FAQ ·PDF Complete

Preview

Short Review

Hasil generate AI dengan prompt "Short Review" untuk regulasi ini.

Short Review

31 Aug 2026 10:01

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19 Tahun 2022 menetapkan perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan di daerah dan sektor tertentu yang terkena dampak bencana. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan memberikan kemudahan bagi lembaga jasa keuangan dalam menangani debitur yang terdampak bencana. Perlakuan khusus ini mencakup penetapan kualitas aset, restrukturisasi kredit, dan pemberian penyediaan dana baru. Poin-Poin Utama 1. Tujuan Regulasi: Memberikan perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan yang beroperasi di daerah dan sektor yang terkena dampak bencana. 2. Definisi Bencana: Termasuk bencana alam dan nonalam yang mengganggu kehidupan masyarakat dan ekonomi. 3. Kriteria Penetapan Daerah/Sektor Terdampak: Meliputi luas wilayah, jumlah korban jiwa, kerugian materiil, dan dampak terhadap debitur. 4. Perlakuan Khusus untuk Bank: - Penetapan kualitas aset berdasarkan ketepatan pembayaran. - Restrukturisasi kredit atau pembiayaan. - Pemberian penyediaan dana baru. 5. Perlakuan Khusus untuk Pasar Modal: OJK dapat menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas pasar modal di daerah terdampak. 6. Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Nonbank: Ketentuan yang sama berlaku dengan penyesuaian tertentu. Larangan - Penyalahgunaan perlakuan khusus yang dapat menyebabkan moral hazard. - Mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam penerapan kebijakan. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Bank dan LJK: - Menerapkan kebijakan penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit sesuai dengan ketentuan OJK. - Melaporkan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam sistem layanan informasi keuangan. 2. OJK: - Menetapkan daerah dan sektor yang terkena dampak bencana. - Mengawasi penerapan perlakuan khusus oleh lembaga jasa keuangan. Laporan-Laporan Terkait - Laporan bulanan mengenai kualitas aset dan restrukturisasi kredit kepada OJK. - Dokumentasi permohonan dan persetujuan restrukturisasi pendanaan oleh penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Regulasi Acuan yang Berlaku - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. - Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2015, 4/POJK.05/2018, dan peraturan lainnya yang relevan. Regulasi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi di daerah yang terdampak bencana dengan memberikan dukungan yang tepat bagi lembaga jasa keuangan dan debitur.

Tanya Kak Vesta

Asisten AI InvestaLaw — bisa membaca teks regulasi & dokumen tambahan.

Belum ada percakapan.

Tanyakan hal-hal seputar regulasi atau isi dokumen ini.

Contoh: Ringkas pasal yang mengatur keterbukaan informasi.

Hierarki Regulasi

Lv 1 Tertinggi

Lv 2

Lv 3 ← Regulasi ini

Lv 4

Lv 5 Terendah