Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Short Review of POJK No. 34/POJK.03/2020 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.03/2020 mengatur kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai respons terhadap dampak penyebaran COVID-19. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung kinerja BPR dan BPRS dalam menghadapi risiko kredit dan menjaga arus kas yang terpengaruh oleh pandemi. Poin-Poin Utama 1. Kebijakan Umum: - BPR dan BPRS dapat menerapkan kebijakan khusus untuk mengatasi dampak COVID-19. - Kebijakan mencakup pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, perhitungan nilai agunan, penyediaan dana antar bank, dan dana pendidikan. 2. Penyisihan Penghapusan Aset: - BPR dan BPRS dapat membentuk penyisihan penghapusan aset produktif umum. - Kualitas aset produktif yang terpengaruh harus diperhatikan. 3. Agunan yang Diambil Alih: - Penghitungan nilai agunan yang diambil alih sebagai faktor pengurang modal inti. 4. Penyediaan Dana Antar Bank: - BPR dan BPRS dapat melakukan penempatan dana antar bank untuk mengatasi masalah likuiditas. - Penempatan dana dibatasi maksimal 30% dari modal BPR/BPRS. 5. Pelaporan: - BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan penyediaan dana antar bank setiap bulan. 6. Masa Berlaku: - Kebijakan berlaku surut sejak 1 April 2020 hingga 31 Maret 2021. Larangan - BPR dan BPRS tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan ini. - Penyediaan dana antar bank tidak boleh melebihi batas yang ditentukan tanpa rencana penyelesaian yang jelas. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Penerapan Kebijakan: - BPR dan BPRS harus menyesuaikan pedoman internal dan melakukan dokumentasi yang memadai atas kebijakan yang diterapkan. 2. Pelaporan: - Menyampaikan laporan penyediaan dana antar bank paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Rencana Tindak: - Jika penyediaan dana melebihi batas yang ditentukan, BPR dan BPRS harus menyusun rencana tindak untuk penyelesaian. Laporan Terkait - Laporan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank harus mencakup informasi lengkap mengenai jumlah penyediaan, kualitas aset, dan rencana penyelesaian. Regulasi Acuan - POJK ini mengacu pada beberapa undang-undang dan peraturan sebelumnya, termasuk: - UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. - UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. - UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada BPR dan BPRS dalam mengelola risiko yang dihadapi akibat pandemi COVID-19, sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam operasional mereka.