Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Short Review Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2020 mengatur perubahan atas SEOJK Nomor 56/SEOJK.03/2017 terkait penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perubahan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana perbaikan permodalan dan periode penilaian yang digunakan dalam pengawasan intensif dan khusus terhadap BPR dan BPRS. Poin-Poin Utama 1. Tingkat Kesehatan: Definisi tingkat kesehatan BPR/BPRS diubah untuk merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Rencana Tindak: Rencana tindak yang disampaikan oleh BPR/BPRS kepada OJK merupakan komitmen yang wajib dipenuhi. 3. Periode Penilaian: Penetapan BPR/BPRS dalam pengawasan intensif menggunakan penilaian rasio KPMM dan/atau CR selama 6 bulan terakhir. 4. Rencana Perbaikan Permodalan: BPR/BPRS dalam pengawasan intensif wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan yang mencerminkan kemampuan untuk mencapai rasio KPMM yang memadai. 5. Pengkinian Penilaian: OJK dapat melakukan pengkinian penilaian sewaktu-waktu jika terdapat masalah yang mempengaruhi kesehatan BPR/BPRS. 6. Dokumen Pendukung: Perubahan rencana perbaikan permodalan harus disertai dokumen pendukung yang relevan. Larangan 1. Tidak Memenuhi Rencana Tindak: BPR/BPRS dilarang untuk tidak memenuhi komitmen dalam rencana tindak yang disampaikan kepada OJK. 2. Tidak Menyampaikan Rencana Perbaikan: BPR/BPRS dalam pengawasan intensif tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk menyampaikan rencana perbaikan permodalan. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Penyampaian Rencana Tindak: BPR/BPRS harus menyampaikan rencana tindak kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Penyusunan Rencana Perbaikan: BPR/BPRS dalam pengawasan intensif harus menyusun dan menyampaikan rencana perbaikan permodalan yang jelas dan terukur. 3. Dokumentasi: Menyediakan dokumen pendukung untuk setiap perubahan rencana perbaikan permodalan yang diajukan. Laporan-Laporan Terkait 1. Laporan Bulanan: BPR/BPRS wajib menyusun laporan bulanan yang mencakup penilaian rasio KPMM dan/atau CR. 2. Laporan Rencana Perbaikan: Laporan mengenai rencana perbaikan permodalan harus disampaikan kepada OJK dalam jangka waktu yang ditentukan. 3. Analisis Perubahan Rencana: Setiap perubahan rencana perbaikan harus disertai analisis yang menjelaskan alasan dan upaya yang dilakukan untuk memenuhi komitmen. Regulasi Acuan yang Berlaku 1. POJK Nomor 32/POJK.03/2019: Mengatur perubahan atas POJK Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS. 2. Peraturan OJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR/BPRS: Menjadi acuan dalam penilaian kesehatan dan pengawasan terhadap BPR dan BPRS. Dengan mengikuti ketentuan dalam SEOJK ini, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kinerja mereka dalam industri perbankan.