Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

Short Review Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.03/2021 mengatur perubahan terhadap POJK Nomor 34/POJK.03/2020 yang berkaitan dengan kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai dampak dari penyebaran COVID-19. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung stabilitas kinerja BPR dan BPRS dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi, dengan penekanan pada penerapan kebijakan yang hati-hati dan evaluasi berkelanjutan. Poin-Poin Utama 1. Kebijakan Dampak COVID-19: BPR dan BPRS dapat menerapkan kebijakan tertentu untuk mengatasi dampak COVID-19, termasuk pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif dan perhitungan nilai agunan. 2. Prinsip Kehati-Hatian: Semua kebijakan yang diterapkan harus memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk mencegah risiko moral hazard. 3. Simulasi Perhitungan: BPR dan BPRS diwajibkan melakukan simulasi perhitungan dampak dari kebijakan yang diterapkan secara periodik dan melaporkan hasilnya kepada OJK. 4. Pembagian Dividen dan Tantiem: Pembagian dividen dan/atau tantiem harus memastikan tidak berdampak negatif pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS. 5. Sanksi Administratif: BPR dan BPRS yang tidak mematuhi ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk teguran tertulis dan penurunan tingkat kesehatan. Larangan - Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian: BPR dan BPRS dilarang menerapkan kebijakan yang dapat mengakibatkan risiko moral hazard. - Pembagian Dividen yang Merugikan: Dilarang melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem yang dapat mengganggu kecukupan permodalan. Tindakan yang Harus Dilakukan 1. Dokumentasi dan Administrasi: BPR dan BPRS harus melakukan dokumentasi yang memadai atas kebijakan yang diterapkan, termasuk penyisihan penghapusan aset produktif dan perhitungan nilai agunan. 2. Simulasi dan Pelaporan: Melakukan simulasi perhitungan dampak kebijakan dan menyampaikan hasilnya kepada OJK dalam waktu yang ditentukan. 3. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Laporan-Laporan Terkait - Laporan Simulasi Perhitungan: Harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 hari setelah pemberitahuan dari OJK. - Laporan Dampak Pembagian Dividen: Hasil perhitungan dampak pembagian dividen dan/atau tantiem juga harus dilaporkan dalam jangka waktu yang sama. Regulasi Acuan - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. - POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai Dampak Penyebaran COVID-19. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 18 Februari 2021.